Hukum
Dagang
I. PENDAHULUAN
kami akan mengemukakan
beberapa pendapat dan berbagai pemikiran
tentang definisi dagang.
Mayoritas masyarakat dalam mendefinisikan dagang cenderung pada segi penjualan. Kecenderungan ini telah
tersiar baik
di masyarakat sekitar. Akan kami sebutkan
beberapa contoh dari kecenderungan
tersebut dan kami sedikit mengungkapkan
dan membahas juga menjawab asas-asas hukum dagang dalam tulisan ini.
2.Permasalahan
·
Apa Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang?
·
Hubungan hokum dagang?`
Pembahasan
(ISI)
*Hukum Perdata
adalah ketentuan yang mengatur
hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Berikut
beberapa pengartian dari Hukum Perdata:
- Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan
- Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya.
*. Definisi Dagang
Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.
*Hukum dagang
termasuk bagian dari hukum perdata/ hukum
perikatan lain.Hukum
Dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur masalah perjanjian
perdagangan atau perniagaan yang timbul karena tingkah laku manusia dalam
perdagangan atau perniagaan. Hukum
dagang dapat diartikan sebagai serangkaian kaidah yang memberikan aturan
mengenai dunia bisnis atau dunia usaha dan dan dalam lalu lintas perdagangan.
*Hubungan KUHD & KUHP
Pada
awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seirinbg berjalannya
waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga
terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah
berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer
).
Antara KUHperdata dengan KUHdagang
mempunyai hubungan yang erat.
Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1KUhdagang, yang isinya sebagai berikut: Adapun mengenai hubungan tersebut adalah special derogate legi generali artinya hukum yang khusus: KUHDagang mengesampingkan hukum yang umum: KUHperdata. Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hali ini dikarenakan hukum dagang relative sama dengan hukum perdata. Selain itu “dagang” bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian. Pembagian hukum sipil ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum terkenal peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalah KUHD, sebab perdagangan antar Negara baru berkembang dalam abad pertengahan.
KUHD lahir bersama KUH Perdata yaitu tahun 1847 di Negara Belanda, berdasarkan asas konkordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 kedua kitab tersebut berlaku di Indonesia. KUHD terdiri atas 2 buku, buku I berjudul perdagangan pada umumnya, buku II berjudul Hak dan Kewajiban yang timbul karena perhubungan kapal.
Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1KUhdagang, yang isinya sebagai berikut: Adapun mengenai hubungan tersebut adalah special derogate legi generali artinya hukum yang khusus: KUHDagang mengesampingkan hukum yang umum: KUHperdata. Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hali ini dikarenakan hukum dagang relative sama dengan hukum perdata. Selain itu “dagang” bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian. Pembagian hukum sipil ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum terkenal peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalah KUHD, sebab perdagangan antar Negara baru berkembang dalam abad pertengahan.
KUHD lahir bersama KUH Perdata yaitu tahun 1847 di Negara Belanda, berdasarkan asas konkordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 kedua kitab tersebut berlaku di Indonesia. KUHD terdiri atas 2 buku, buku I berjudul perdagangan pada umumnya, buku II berjudul Hak dan Kewajiban yang timbul karena perhubungan kapal.
*Berlakunya Hukum Dagang
Berdasarkan
pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka
KUHD masih berlaku di Indonesia. KUHD
Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847, yang berlaku pada
tanggal 1 Mei 1848. KUHD Indonesia itu hanya turunan belaka dari “Wetboek van
Koophandel”, Belanda, yang dibuat atas dasar konkordansi. Wetboek van
Koophandel Belanda itu berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842
(di Limburg) dari “Code du Commerce” Prancis 1808, tetapi anehnya tidak semua
lembaga hukum yang diatur dalam “Code du Commerce” Prancis itu diambl alih oleh
“Wetboek van Koophandel” Belanda. Ada beberapa hal yang tidak diambil, misalnya
mengeni peradilan kusus tentang perselisihan-perselisihan dalam lapangan
perniagaan.
*Hubungan Pengusaha dan Pembantunya
Bila
seseorang melakukan atau menyuruh
melakukan perusahaan itu disebut pengusaha. Jadi, sebagai pengusaha :
a.
Dia dapat melakukan perusahaannya sendirian, tanpa pembantu,
b.
Dia dapat melakukan perusahaannya dengan pembantu-pembantunya, dan
c.
Dia dapat menyuruh orang lain untuk menjalannkan perusahaannya (diberi surat kuasa untuk menjalannkan perusahaannya atas
nama si-pemberi kuasa tsb), sedangkan dia tidak turut serta.
Pembantun – pembantu dalam perusahaan
terdiri dari dua macam sebagai berikut :
a. Pembantu-pembantu dalam perusahaan,
misalnya: pelayan toko, pekerja keliling,
pengurus filial, pemegang prokurasi
dan pimpinan perusahaan
b. Pembantu-pembantu di luar perusaaan,
misalnya: agen perusahaan, pengacara,
notaries, makelar, dan komisioner.
*Pengusaha dan Kewajibannya
HAK
PENGUSAHA
a.
Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja.
b.
Berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk pemberian sanksi
c.
Berhak atas perlakuan yang hormat dari pekerja
d.
Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha
KEWAJIBAN
PENGUSAHA
a.
Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya
b.
Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu,
kecuali ada ijin penyimpangan
c.
Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan
d.
Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat
peraturan perusahaan
e.
Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi
f.
Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai
masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih
g.
Wajib mengikut sertakan dalam program Jamsostek
Kewajiban
adalah pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dengan sesama atau
dengan negara. Maka dalam perdagangan timbul pula hak dan kewajiban pada
pelaku-pelaku dagang tersebut. Hak dan Kewajiban pengusaha adalah sebagai
berikut :
a.
Berhak sepenuhnya
atas hasil kerja pekerja.
b.
Berhak
melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat.
c.
Memberikan
pelatihan kerja (pasal 12)
d.
Dilarang
memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada
ijin penyimpangan (pasal 77)
e.
Tidak boleh
mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan,
f.
Bagi perusahaan
yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan
perusahaan
g.
Wajib membayar
upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi
h.
Wajib memberikan
Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus
menerus atau lebih
i.
Pengusaha
dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum (pasal 90)
j.
Wajib
mengikutsertakan dalam program Jamsostek (pasal 99)
*Bentuk-bentuk Badan Usaha
Secara
definisi sebuah Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan
ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali
disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan
utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana
Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.
Kegiatan
bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang
diperlukan untuk menjalankan usaha. Keberadaan badan hukum usaha akan
melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya.
Karena badan hukum memberikan kepastian dalam kegiatan bisnis/berusaha,
sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan
hukum usaha memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan
hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak
yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar
perusahaan.
Bentuk badan usaha PT adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Selain memiliki landasan huk um yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha.
Sama halnya dengan CV pendirian PT juga dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih, karena sistem hukum di Indonesia menganggap dasar dari perseroan terbatas adalah suatu perjanjian maka pemegang saham dari perseroan terbatas pun minimal haruslah berjumlah 2 (dua) orang, dengan jumlah modal dasar minimum Rp. 50.000.000,-, sedangkan untuk bidang usaha tertentu jumlah modal dapat berbeda seperti yang ditentukan serta berlaku aturan khusus yang mengatur tentang bidang usaha tersebut.
Berdasarkan Jenis Perseroan, maka Perseroan Terbatas (PT) dibagi menjadi :
- PT-Non Fasilitas Umum atau PT. Biasa
- PT-Fasilitas PMA
- PT-Fasilitas PMDN
- PT-Persero BUMN
- PT-Perbankan
- PT-Lembaga Keuangan Non Perbankan
- PT-Us aha Khusus
Berdasarkan penanaman modalnya jenis perseroan terbatas
dibagi menjadi :
-Perseroan Terbatas dalam rangka rangka Penanaman Modal Asing (PT-PMA)
-Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PT-PMDN)
-Perseroan Terbatas yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (PT-SWASTA NASIONAL)
-Perseroan Terbatas dalam rangka rangka Penanaman Modal Asing (PT-PMA)
-Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PT-PMDN)
-Perseroan Terbatas yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (PT-SWASTA NASIONAL)
PT-Perseron BUMN,Perseroan Terbatas yang telah go public
(PT-Go Public) yaitu perseroan yang sebagian modalnya telah dimiliki Publik
dengan jalan membeli saham lewat pasar modal (Capital Market) melalui
bursa-bursa saham
Walaupun populer dalam kegiatan bisnis bentuk PT pun memiliki kebaikan dan keburukan antara lain :
Kebaikan :Walaupun populer dalam kegiatan bisnis bentuk PT pun memiliki kebaikan dan keburukan antara lain :
* Pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan
* Mudah mendapatkan tambahan dana/modal misalnya dengan mengeluarkan
saham baru
* Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin
* Terdapat efesiensi pengelolaan sumber dana dan efesiensi pimpinan, karena
pimpinan dapat diganti sewak tu-waktu melalui Rapat Umum Pemegang Saham
* Kepengurusan perseroan memiliki tanggung jawab yang jelas kepada pemilik atau
pemegang saham.
* Diatur dengan jelas oleh undang-undang perseroan terbatas serta peraturan lain
yang mengikat dan melindungi kegiatan perusahaan
Keburukan :
* Merupakan subjek pajak tersendiri dan deviden yang diterima pemegang saham
akan dikenak an pajak
* Kurang terjamin rahasia perusahaan, karena semua kegiatan harus dilaporkan
kepada pemegang saham
* Proses pendiriannya membutuhkan wak tu lebih lama dan biaya yang lebih besar
dari CV
* Proses Pembubaran, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan dan
Pengambilalihan perseroan membutuhk an waktu dan biaya serta persetujuan dari
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Contoh : PT PERTAMINA, PT.Jasa Marga, PT. PLN, PT Asuransi Jiwasraya.
*KOPERASI
Bagi masyarakat Indonesia koperasi sudah tidak asing lagi, karena kita sudah merasakan jasa Koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan hutang lintah darat. Secara harfiah Kpoerasi yang berasal dari bahasa Inggris Coperation terdiri dari dua suku kata :
Co berarti bersama dan operation berarti bekerja.
Jadi koperasi berarti bekerja sama,sehingga setiap bentuk yang bekerja sama selalu disebut dengan koperasi.
Pengertian pengertian pokok tentang Koperasi :
Merupakan perkumpulan orang orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.
Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil.
Pengawasan dilakukan oleh anggota.
Mempunyai sifat saling tolong menolong.
*YAYASAN
Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004.
*BUMN Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) atau perusahaan milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara.
Ciri-ciri BUMN
- Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
- Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.
- Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.
- Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
- Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara.
- Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.
- Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
- Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
- Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.
- Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.
- Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.
- Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
- Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
- Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.
PENUTUP
Kesimpulan
Badan Usaha di
definisikan sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor
produksi untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian lain Badan usaha dalam buku
Kompeten Ekonomi adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor
produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan.
Disamping itu agar
mahasiswa lebih mengetahui lebih banyak tentang badan usaha dan mengetahui
jenis badan usaha. Karena adanya suatu hubungan yang erat antara badan usaha
dengan hukum dagang
Referensi
:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar